Jumat, 28 Januari 2011 17:11
JAKARTA Koperasi di Indonesia
diharapkan kembali mengembangkan bisnis ritel di dalam negeri seperti yang
pernah dilakukan 10 tahun silam. Ekonom Dawam Rahardjo mengatakan sekarang
koperasi memerlukan arsitektur baru dalam berkonsolidasi untuk merambah di
sektor bisnis ritel. "Koperasi bisa mengembangkan toko- toko ritel dan
pusat perkulakan," katanya di sela- sela diskusi mengenai ekonomi politik
perkoperasian Indonesia, kemarin. Dia mencontohkan seperti koperasi di era Orde
Baru sudah mer ngembangkan bisnis ritel melalui pengembangan perkulakan Goro
[PT Goro Batara Sakti dan PT Go-ro Yudhistira Utama] dan warung serba ada
(waserda).
Namun, lanjutnya, saat memasuki era reformasi kegiatan [pengembangan bisnis ritel oleh koperasi] tak dapat dijalankan lagi. Dawam mengharapkan koperasi saat ini kembali mengembangkan bisnis ritel di dalam negeri terutama di daerah- daerah dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, termasuk terlibat dalam revitalisasi pasar tradisional.
"Paling tidak koperasi yang mengembangkan bisnis ritel minimal 20% dari total koperasi saat ini," ujarnya. Selain itu, Dawam juga mengharapkan dihidupkannya kembali koperasi unit desa (KUD) sehingga koperasi pertanian dapat dikembangkan.
Sementara itu, Ketua Umum .Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid mengatakan revisi undang-undang (UU) Nomor 25/ 2007 tentang Koperasi mendesak. "Revisi UU tersebut dimaksudkan agar koperasi bisa setara dengan perusahan swasta," katanya kepada Bisnis, di sela- sela Hut ke 63 Koperasi yang diselenggarakan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), kemarin.
Kendala koperasi
Selain itu, dia mengakui kendala yang dihadapi koperasi saat ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang minim. Dengan begitu, lanjutnya, koperasi belum memperoleh alokasi ekonomi yakni tegaknya sistem ekonomi nasional (sesuai dengan "Pasal 33 UUD 1945) adalah prasya-rat tumbuh-kembangnya gerakan koperasi Indonesia dan tata kelola koperasi seperti yang tercantum dalam TAP MPR No. 16/1998.
Ketika disinggung mengenai jumlah koperasi secara nasional saat ini, dia mengatakan jumlahnya 160.000 unit. Namun, dia belum bisa mengungkapkan jumlah koperasi yang tidak aktif karena Dekopin baru pada tahun ini menyusun database seluruh koperasi di Indonesia sehingga bisa diketahui berapa jumlah koperasi yang masih aktif dan harus dipertahankan eksistensinya.
"Kami ingin tahu berapa koperasi yang masih berjalan dan koperasi yang tinggal papan nama saja," ujarnya. Selain itu, terkait dengan mundurnya perayaan Hut Koperasi ke 63 tahun ini di mana seharusnya tanggal 12 Juli bergeser ke J5 juli, menurut dia karena penyesuaian dengan agenda Presiden. "Kami ingin Hari Koperasi selalu dihadiri Presiden," ucapnya.
Kementerian Koperasi dan UKM tetap fokus pada fungsi utamanya untuk menjadi stimulator bagi perkembangan dan peningkatan kualitas serta akses permodalan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM). "Anggaran yang kami miliki untuk melakukan tugas penanganan secara langsung bagi peningkatan kualitas KUMKM, jelas sangat terbatas. Karena itu kami hanya berperan menjadi stimulator saja," kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan kepada Bisnis, pekan lalu.
Sumber: Depkop online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, keberadaan
koperasi masih dibutuhkan di Indonesia. Untuk mengangkat Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kepala daerah harus peduli
membantu tumbuh kembangnya koperasi.
“Orang kaya memang tidak merasakan itu. Tapi saya dan keluarga sangat
terbantu dengan adanya koperasi. Itu terasa saat saya berdinas di TNI, karena
sejak awal saya aktif menjadi anggota koperasi,” kata SBY dalam sambutannya di
Hari Keporasi ke-63 di Surabaya, 15 Juli 2010.
Ada empat alasan menjadikan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan. Pertama,
sejak Indonesia membangun perekonomian dari era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ
Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati dan hingga kini pemimpinnya selalu
mengingatkan pentingnya menumbuhkan perekonomian melalui koperasi.
Menurut SBY, UMKM memiliki peran penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional. “Oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap remeh keberadaan
koperasi,” lanjutnya.
Di negara sedang berkembang seperti Indonesia yang masih banyak masyarakat
miskin dan menganggur. Guna menekannya peran koperasi sangat diperlukan untuk
membantu pemerintah membuka lapangan kerja.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa atau urutan empat besar
jumlah penduduk terbanyak di dunia, Koperasi diperlukan untuk meningkatkan
kesejahteraan.
“Lihat saja ada sifat sosialnya, gotong royong dan tolong-menolong serta
ajaran demokrasi yang luhur. Dengan masing-masing satu suara, mereka melakukan
pemilihan ketua, itu ciri demokrasi,” lanjutnya.
Kedepan, SBY berharap koperasi diperbanyak di semua lini sektor kerja.
Tujuannya, membantu mengatasi ekonomi anggota dan diteruskan ke masyarakat
sekitarnya. Seiring dengan perkembangan jaman, pihaknya menyarankan koperasi
dikelola dengan menerapkan teknologi informasi (TI).
“Azaz koperasi tetap dipegang teguh, kemudian diperkuat dengan pengelolaan
yang ditunjang teknologi informasi. Maka hasilnya bisa diakses oleh masyarakat
luas,” pungkasnya.
Sumber: Koranbaru
online
