Layanan Pendidikan
| Tanggal Update : 02/12/2008 14:35:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN
Pada dasarnya pendidikan itu
merupakan usaha sistematik untuk mencapai masyarakat yang maju,
cerdas dan mandiri.Untuk
mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara
pemerintah dan
masyarakat.Pembangunan Pendidikan merupakan salah satu pilar utama
pembangunan dalam rangka
menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Namun dalam meningkatkan
kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara memiliki
hak yang sama untuk mendapatkan
pendidikan yang bermutu, setidak-tidaknya menyelesaikan
pendidikan minimal pendidikan
dasar 9 tahun.
Salah satu bagian pembangunan
pendidikan dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk usia sekolah
dan jenjang pendidikan.
Pelayan Pendidikan Mengejar Wajib Belajar 12
Tahun
2007
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Siswa Anak Usia : 13-15 tahun di
Jatim
Untunglah,
kemudian ada bantuan dari Pemerintah berupa tunjangan biaya minimal
pendidikan
atau
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS),
hingga dia
bisa terus mengejar cita-citanya.
Siti memang
termasuk satu dari 744.000 siswa anak usia 13-15 tahun di
Jatim
yang
tersentuh
program wajib belajar (Wajar) 9 tahun. Program yang bertujuan memberikan
bantuan
kepada
sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa dengan tetap mempertahankan
mutu
pelayanan
pendidikan ini, digagas Pemerintah Propinsi Jatim sejak
1998.
Dengan gagasan
ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan Widyakarma kepada
Propinsi
Jatim.Penghargaan diberikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)
pada Sabtu 26 Mei 2007 lalu.
Menteri
Pendidikan RI, Bambang Sudibyo menuturkan, penghargaan itu merupakan bukti
bahwa
Jatim telah
menuntaskan wajar 9 tahun. Keberhasilan ini pula dibuktikan dengan Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
yang mencapai 96,84 %.
Dengan angka
Ini, Jatim telah berhasil meluluskan sekitar 97,84%. anak usia 13-15
hingga
ke tingkat
SMP/Mts. Artinya: hanya sekitar 3,5 % anak usia 13-15 yang belum
berpendidikan
hingga tingkat
SMP/Mts.
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jatim, Dr H Rasiyo mengatakan, penghargaan
Widyakrama yang diterima
Jatim, merupakan penilaian secara nasional peta pendidikan Indonesia.
”Pemerintah pusat menilai Jatim berhasil menyelesaikan program wajar 9
tahun,” katanya.
Standar secara nasional, daerah dapat dinilai berhasil dalam
pendidikan jika menunjukkan angka
95%. Sementara Jatim, mampu
melebihi standar yang ditentukan yakni sekitar 97 %.
“Dengan demikian masih ada sekitar seratus ribuan orang yang belum
disukseskan. Mereka
rata-rata berusia antara 13 – 15 tahun,” ujar
Dr H Rasiyo
.
Data statistik dari Dinas P dan K menunjukkan, pada akhir
2007 sejumlah 744.000 penduduk
usia produktif (16 - 44 tahun) di Jatim telah bebas buta
aksara.
Sementara laporan pencapaian
kinerja bidang pendidikan Propinsi Jatim berdasarkan APK
SD/MI
menunjukkan, persentase jumlah
siswa terhadap jumlah anak usia 7-12 tahun
pada
tahun 2005 sebesar 101,11%, tahun 2004
sebesar 110,89 %.
Angka Partisipasi Murni (APM)
menunjukkan persentase jumlah siswa berusia 7-12
tahun
terhadap
anak berusia 7-12
tahun di Jatim pada tahun 2005 sebesar
97,24%,
tahun 2004 sebesar
96,71%, padahal
target Dinas
P dan K Propinsi Jatim
tahun 2005 sebesar 99
%.
Untuk jumlah guru SD/MI tahun 2005, terpenuhi sebesar 97 %, hal ini
meningkat dibanding tahun
2004 sebesar 96
%.
Namun, belum memenuhi target Dinas P dan K Propinsi
Jatim
sebesar 100%,
tapi telah mencapai SPM
yang
ditetapkan minimal sebesar 90%.
Sedangkan, jumlah siswa SD/MI per kelas tahun 2005 sebanyak 23
siswa dan tahun 2004 sebanyak
24. Ini belum memenuhi standar SPM 30-40 siswa per
kelas.
Jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran
2005/2006 sebanyak 157.399 siswa dan sebanyak 146.538.47
(93,10%) siswa melanjutkan
(masuk ke kelas I) ke jenjang pendidikan SMP/MTs.
Angka melanjutkan tahun 2005 itu meningkat dibanding tahun 2004
yang sebesar 90,54%.
Untuk
guru, dari 261.603 guru SD/MI yang ada, sejumlah
78.481 (30%) guru belum memenuhi
kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara
nasional, yaitu minimal
lulusan S1.
Dengan
demikian, persentase jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi tahun 2005
sebesar
70 %, meningkat dibandingkan tahun 2004 sebesar 69,64 %. Jumlah itu
belum memenuhi
target Dinas P dan K
Jatim sebesar 95% dan masih dibawah SPM yang ditetapkan minimal
sebesar
90%.Rasiyo menyadari belum sepenuhnya program Biaya Minimal
Sekolah atau BOS yang diterapkan
Propinsi
Jatim berhasil, namun setidaknya dapat mengurangi siswa angka putus
sekolah.
Angka putus sekolah
untuk tingkat SD/MI pada tahun 2005 sebanyak
12.043 (0,27%) siswa,
mengalami penurunan sebanyak 14.931
(0,31%).
Sedangkan angka putus sekolah tingkat SMP/MTs
tahun 2005 sebesar 0,33%, dibanding tahun 2004
sebesar 0,35%. Hal tersebut menunjukkan,
jumlah siswa putus sekolah tidak melampaui batas maksimal
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
yang ditetapkan
1%.
Keberhasilan Jatim dalam
wajar 9 tahun, tentunya tidak akan
mempunyai
arti jika dibiarkan begitu saja, sebab ledakan lulusan
SMP/Mts akan menjadi penggangur muda
jika tidak didorong agar melanjutkan ke tingkat
SMA/SMK.Hal itulah yang dikhawatirkan
Gubernur Jatim H Imam Utomo saat menyampaikan
pandangannya mengenai keberhasilan
Pemprop menuntaskan wajar 9 tahun.
”Jika tidak didorong dengan melanjutkan kejenjang selanjutnya,
dikhawatirkan banyak peserta didikan
yang belum siap kerja, karena tidak mempunyai keterampilan kerja,”
ujar Imam Utomo dihadapan
sejumlah Bupati saat penandatanganan kerjasama wajar 12 tahun di
kantor Gubernur .
Untuk itu, pada tahun 2008 ini, Jatim memprioritaskan pelaksanaan
wajar 12 tahun.
Artinya, pendidikan dasar yang dimiliki
warga Jatim nantinya minimal lulus SMA/SMK dan
sederajat.
Langkah yang dilakukan Pemprop ini merupakan keberanian tersendiri,
karena belum ada propinsi
di Indonesia yang
memprioritaskan warganya dengan pendidikan minimal SMA/SMK.
”Propinsi Jatim merupakan propinsi yang pertamakali mencanangkan
program wajar 12 tahun,”
ujarnya.Dengan berbagai usaha pengajuan anggaran, akhirnya Pemprop
Jatim mendapatkan jalan
keluar untuk anggaran wajar 12
tahun, yakni sharing pemerintah pusat
60%, pemerintah
propinsi
20% dan pemerintah kabupaten/kota 20%.
BpK.Imam Utomo menegaskan,
program
wajar 12 tahun ini merupakan keberpihakan Pemprop Jatim dalam
membantu peserta
didik atau siswa miskin agar mampu melanjutkan sekolah ke
tingkat SMA/SMK atau sederajat.
Pencanangan program ini, sudah dilakukan oleh
Menteri Pendidikan RI, Bambang Sudibyo .
Pada Senin 3 September 2007 ketika membuka Olimpiade Sains Nasional
(OSN) di
Kampus C Unair.
Dikatakannya, setelah menuntaskan sekitar 97,84%
peserta
didik, Pemprop Jatim berkewajiban
melanjutkannya. Untuk itulah, keluarga miskin akan diprioritaskan
menuju pendidikan selanjutnya.
Sebagai langkah awal,
difokuskan pada pendidikan menengah kejuruan atau SMK.
Artinya, Pemprop Jatim akan memperbanyak keberadaan
lembaga
SMK,
dengan pertimbangan,
jika memilih SMK, maka selama tiga tahun siswa
akan memiliki kompetensi dibidang tertentu dan
siap terjun ke dunia kerja.
”Saat ini sebanyak 18 lembaga SMK di Jatim telah dibangun.
Bahkan Jatim akan meningkatkan
sekolah unggulan yang berguna untuk menuju pendidikan
berkualitas,”
katanya.
Sementara itu,
telah disiapkan Anggaran Rp
260 miliar untuk wajar 12 tahun, yang
didapat dari
Sharing
Pemerintah Pusat Rp 100 miliar, Pemerintah
Propinsi Rp
80 miliar,
serta
Kabupaten/Kota Rp 80 miliar. Dana akan
dibagikan
Ke 38
kabupaten kota
Jatim
dengan
Rincian Rp 2,3
miliar setiap Kab/kota.
Setiap bulan,
per-siswa akan mendapat bantuan dana sebesar
Rp 65 ribu atau Rp 780
ribu
setiap
tahunnya. Dana itu akan diberikan langsung kepada lembaga penyelenggaran
sekolah dan
bukan kepada siswa, Ini untuk menghindari penyalahgunaan serta tanggung
jawab.
”Jika diberikan
ke siswa, dana itu akan diserahkan ke orang tua, dan dipakai membeli
kebutuhan rumah tangga. Kemudian, pendidikan anaknya tidak
terlaksana,” tutur Dr H
Rasiyo .
Untuk rincian atau sasaran anggaran Rp 260
miliar wajar 12 tahun
:
Sementara
jumlah siswa
SMA yang akan dibantu 97.865 siswa, SMK 174.244 siswa, dan
Madarasah
Aliyah (MA) mencapai 6.535 siswa. Total
siswa yang akan dibantu 332.644 siswa.
Ketua
Dewan Pakar Pendidikan, Daniel M Rosid menilai, Propinsi Jatim di bidang
pendidikan
masih gagal,
indikasinya
seperti program BOS yang belum
sepenuhnya berhasil.
Selain itu
pelaksanaan sertifikasi guru terlambat. ”Sebelumnya,
pemprop harus membentuk
lembaga
khusus yang mempunyai standar penilai terhadap guru, bukan lantas
mengadakan
program
sertifikasi guru dan asal tunjuk
LPTK (Lembaga
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ),”
katanya.
Namun,
Dr H Rasiyo
menuturkan, sertifikasi guru
tidak mengalami
keterlambatan, program
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
